KATANG.ID– Pemerintah Kota Palangka Raya tengah mengkaji rencana pengalihan penggunaan kendaraan operasional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan beban anggaran sekaligus mendukung program energi ramah lingkungan, sesuai arahan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa tingginya biaya pengeluaran untuk pembelian BBM menjadi alasan utama munculnya wacana tersebut. Hal ini terasa sangat terasa pada layanan publik, seperti pengangkutan sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup.
“Anggaran pemerintah saat ini cukup banyak terkuras untuk pembelian BBM. Di Dinas Lingkungan Hidup misalnya, seluruh armada pengangkut sampah sangat bergantung pada BBM untuk mengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujar Zaini kepada media, Rabu (24/6/2026).
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM yang terus terjadi memberikan tekanan signifikan terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif yang lebih efisien untuk jangka panjang.
“Dengan harga BBM yang cenderung terus meningkat, ini menjadi beban yang cukup berat bagi anggaran daerah. Wacana ini berasal dari arahan Wali Kota dan telah kami bahas bersama tim terkait,” jelasnya.
Selain efisiensi biaya, rencana ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintahan.
“Terdapat himbauan resmi dari pemerintah pusat agar setiap pemerintah daerah mulai beralih menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada BBM,” lanjutnya.
Hingga saat ini, Pemko Palangka Raya telah melakukan penjajakan dengan sejumlah penyedia peralatan dan kendaraan operasional. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia di pasaran.
“Kami telah meneliti ketersediaan alat operasional seperti ekskavator, arm roll, hingga truk pengangkut sampah versi listrik, dan ternyata jenis-jenis tersebut sudah ada dan dapat dipertimbangkan penggunaannya,” ungkap Zaini.
Pemerintah kota juga masih mengkaji skema pengadaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan daerah, baik melalui jalur pembelian langsung maupun sistem penyewaan.
“Tujuan utamanya agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik. Ini masih dalam tahap kajian dan penjajakan, sebagai alternatif yang lebih murah dalam biaya operasional sekaligus lebih ramah lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kendaraan berbahan bakar minyak yang sudah dimiliki saat ini, pihaknya memastikan tetap akan dimanfaatkan secara optimal selama masih layak jalan. Hal ini mengingat kebutuhan armada untuk pelayanan publik masih cukup besar.
“Kendaraan yang ada tetap akan difungsikan selama masih bisa beroperasi dengan baik. Saat ini jumlah armada yang kami miliki pun masih terbatas, sehingga penggantian dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu layanan ke warga,” pungkas Achmad Zaini. (wis)
