Ketika puluhan ribu hektare lahan gambut hangus terbakar dan ratusan ribu warga tercekik kabut asap pekat, mampukah instrumen penegakan hukum menjerat aktor intelektual korporasi di balik bencana ekologi ini? Krisis kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Kalimantan Tengah bukan sekadar anomali iklim, melainkan cerminan lambannya pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik konsesi.
KEBUNTUAN penanganan krisis ini memuncak menjadi kemarahan publik saat massa Aliansi Cipayung Plus Kalimantan Tengah mengepung Gedung DPRD Provinsi Kalteng pada Senin (19/10/2026). Di tengah kepungan kabut asap yang menyesakkan dada, mahasiswa menuntut audit izin lingkungan menyeluruh dan pembuktian tanggung jawab mutlak atas kebakaran di area konsesi.
Perwakilan Badko HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun, mengecam keras sikap pasif lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis yang terus berulang ini. Menurutnya, respons yang ditunjukkan pihak berwenang sejauh ini tidak mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat yang terdampak langsung.
"Mana DPRD fungsinya? Apa tidak paham dengan fungsi tersebut? Kami minta setidaknya untuk dibayar diam!" ujar Tirta Yoga dalam orasinya di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (19/10/2026).
Tirta Yoga juga menyoroti bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah dan korporasi tidak boleh hanya berhenti pada retorika publik atau sekadar perang wacana. Ia mendesak adanya transparansi kebijakan yang sah secara hukum untuk membongkar akar masalah bencana asap ini.
"Warga yang menyampaikan, kami sudah mengeluarkan usulan. Mana bukti usulan secara resmi? Tak hanya melalui media saja! Bubarkan itu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah!" tegasnya di hadapan barisan massa.
Kegeraman massa berakar pada fakta empiris yang mengerikan di lapangan. Berdasarkan data per Oktober 2026, luasan lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah telah menembus angka 23.304,72 hektare, sebuah catatan kehancuran ekologis yang berimbas langsung pada lumpuhnya ruang hidup masyarakat.
Dampak kesehatan publik pun telah mencapai tingkat darurat dengan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai 91.342 kasus. Kabut asap beracun ini tidak hanya meracuni paru-paru warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi serta menghentikan proses kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan.
Atas dasar kondisi darurat tersebut, aliansi mahasiswa membawa dokumen "Lima Perintah Rakyat Kalimantan Tengah". Dokumen ini menuntut Gubernur Kalteng menerbitkan Surat Pernyataan Terbuka Ketidaksanggupan Daerah agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional.
Lebih dari itu, tuntutan publik berfokus pada audit perizinan terhadap korporasi yang terbukti membakar atau membiarkan konsesi lahannya terbakar. Penegakan hukum berbasis asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak menjadi harga mati agar pemilik konsesi tidak lagi bisa berdalih di balik kelalaian lapangan.
"Berikan langkah ke depan kawan-kawan. Mari kita rapatkan barisan!" seru Tirta Yoga menutup orasinya sembari merapatkan barisan mahasiswa untuk terus mengawal gugatan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan.
Tragedi kabut asap Kalteng kini menjadi ujian integritas bagi otoritas penegak hukum dan pengambil kebijakan. Tanpa adanya audit perizinan yang transparan dan penindakan tegas berbasis strict liability, komitmen perlindungan lingkungan hanya akan menjadi slogan kosong di tengah pekatnya asap derita warga.(red)