KATANG.ID-Di tengah pekatnya kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), warga kembali dihadapkan pada ujian berat yang tak kalah menyengat. Barisan kendaraan terlihat memanjang hingga memakan badan jalan, berdesak-desak menantang cuaca yang panas dan berasap, hanya demi setetes Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pemandangan yang memilukan ini bukan sekadar antrean biasa, melainkan cerminan nyata dari keresahan yang kini melumpuhkan mobilitas warga Kalimantan Tengah.
Warga yang berdesakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari dan hiruk pikuk kabut asap. Ada pengemudi ojek yang harus menunda mencari nafkah, ada warga lanjut usia yang kelelahan berdiri, hingga pengantar barang yang khawatir pesanan pelanggan terlambat. Semua itu terjadi bukan karena stok habis sepenuhnya, melainkan karena pasokan yang tidak merata.
Ada SPBU yang masih menyimpan stok berlimpah, sementara tak jauh di tempat lain justru kering tak bersisa. Ketimpangan inilah yang akhirnya memicu penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu, seolah-olah warga dipaksa berebut rezeki di tengah keadaan yang sudah sulit.
Melihat kondisi yang semakin memburuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) angkat bicara dengan nada tegas. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta pemerintah tidak tinggal diam membiarkan warga terus berjuang sendiri.
Menurutnya, ketidakmerataan distribusi BBM adalah akar persoalan yang harus segera dibenahi, agar tidak terus berulang dan menjalar ke seluruh pelosok daerah.
“Pemerintah tidak boleh pasif melihat fenomena penumpukan kendaraan yang berpotensi melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga. Kami minta adanya transparansi terkait kendala distribusi sekaligus tindakan pencegahan agar krisis ini tidak terus berulang,” ujar Siti Nafsiah saat diwawancarai awak media, Jumat (11/9/2026).
Politikus dari Partai Golkar itu pun mendesak agar langkah-langkah penyelesaian segera diambil secepat kilat, jangan menunggu sampai keadaan semakin sulit dan menyebar luas.
“Kita imbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah. Segera, jangan sampai terlanjur di mana-mana,” tegasnya dengan nada mengingatkan.
Ia pun menekankan pentingnya keseimbangan pasokan antar-SPBU, agar tidak terjadi kesenjangan di mana di satu titik melimpah, namun di tempat lain justru kosong. Jika distribusi berjalan adil dan merata, warga tak perlu berebut dan antrean panjang pun dapat dihindari.
Meski mengkritik keras sistem penyaluran yang dinilai belum berkeadilan, Nafsiah ternyata juga menyambut baik langkah yang sedang disiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya. Rencana pembuatan jalur antrean khusus bagi pengemudi ojek online, penyandang disabilitas, serta warga lanjut usia, menurutnya patut diapresiasi dan didukung.
“Ini bagus. Kalau dirasa efektif, ya baiklah diterapkan. Semoga dapat meringankan beban kelompok yang paling membutuhkan,” pungkasnya, seraya berharap upaya tersebut disertai perbaikan menyeluruh agar krisis BBM tak lagi menjadi cerita berulang di tengah derita kabut asap Karhutla.
Pemerintah diharapkan tak hanya mengatasi gejala sesaat, melainkan membenahi manajemen pasokan secara menyeluruh. Karena bagi warga Kalimantan Tengah, BBM yang merata dan terjangkau adalah hak, bukan kemewahan yang harus diperjuangkan dengan antrean panjang di tengah kabut asap.(red/wis)
