Kritik Penanganan Karhutla, Masyarakat Kalteng Desak Status Bencana Nasional Dievaluasi

Massa aksi tergabung dalam Kongres Rakyat Kalteng (KRKT) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (15/10/2026), menuntut pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla. (Foto Katang.id)
Penulis: Redaksi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18:00:00 WIB

KATANG.ID-Massa aksi yang tergabung dalam Kongres Rakyat Kalteng (KRKT) menggelar unjuk rasa di Palangka Raya, Kamis (15/10/2026). Mereka mendesak pemerintah pusat merombak parameter penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah Kalteng.

Aksi yang menyasar Kantor Gubernur dan DPRD Kalteng ini, menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap minimnya perhatian pusat. Massa menilai pemerintah selama ini hanya memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan tanpa memberikan perlindungan maksimal bagi warganya.

"Dalam aksi ini, kami menuntut hak rakyat Kalteng khususnya, dan masyarakat Kalimantan pada umumnya, untuk mendapatkan hak bernapas dengan nyaman serta beraktivitas di ruang terbuka dengan aman dan nyaman," ujar peserta aksi, Kornelius.

Kornelius menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak seharusnya menunggu adanya korban jiwa. Ia menyoroti dampak kabut asap yang bersifat jangka panjang, mulai dari ancaman kesehatan hingga kelumpuhan ekonomi pelaku UMKM di daerah.

"Dampak kabut asap tidak bisa diukur hanya dari korban jiwa. Masyarakat yang terus-menerus menghirup asap berisiko mengalami gangguan kesehatan jangka panjang. Tekanan ekonomi akibat kabut asap juga berpotensi menaikkan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat," tegas Kornelius.

Selain soal status bencana, massa juga menyoroti tidak efektifnya bantuan pusat berupa kendaraan pemadam kebakaran. Menurut mereka, spesifikasi alat tersebut sering kali tidak sesuai untuk menjangkau titik api di lahan gambut Kalimantan yang spesifik.

"Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto melibatkan langsung kepala daerah yang memahami kondisi lapangan, disertai dengan dukungan anggaran yang memadai agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab," tambah Kornelius.

KRKT juga menuntut pengusutan penyebab karhutla serta pemeriksaan konsesi perusahaan yang terindikasi terlibat. Mereka menekankan bahwa tuntutan ini muncul sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI agar masyarakat Kalteng dapat hidup sehat dan sejahtera sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. (red)

Reporter: Redaksi