Pelayanan Publik yang Baik Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah

KATANG.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai sektor pelayanan publik guna memastikan masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan kegi atan pengawasan lapangan men jadi agenda yang terus dilaksanakan oleh seluruh komisi DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Setiap minggu masing-masing komisi dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan bersama mitra kerja untuk mengawasi pelayanan publik. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan maupun sektor lainnya,” ujar Subandi belum lama ini.

Menurutnya, kehadiran anggota dewan di lapangan tidak hanya untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi dan berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, DPRD dapat mengetahui secara lebih rinci berbagai kendala yang dihadapi instansi pelayanan publik, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan, hingga kebutuhan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kegiatan pengawasan ini terus berjalan hingga saat ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dievaluasi secara langsung.

Sehingga potensi permasalahan dapat segera ditemukan dan dicarikan solusi. Selain itu, DPRD juga berupaya memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

“Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (boe)